Nama
: Afi Aulia
NPM
: 10216271
Kelas
: 3EA25
Universitas
Gunadarma
 |
Contoh Kasus
Pelanggaran Etika Bisnis Oleh Pabrik Kembang Api Kosambi di Tangerang
Kembang
api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya
untuk estetika dan hiburan. Salah satu bentuk kembang api yang umum adalah
dalam pertunjukan kembang api. Kembang api menghasilkan empat efek primer:
suara, cahaya, asap, dan bahan terbang (contohnya confetti). Kembang api
dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang
berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak.
Pertunjukan kembang api umum di seluruh dunia dan merupakan titik pertemuan
banyak pesta kultural dan religious.
Kembang
api dibuat dari berbagai bahan kimia. Warna-warna yang dihasilkan merupakan
kombinasi yang rumit dari berbagai bahan kimia. Unsur yang sering digunakan
untuk pembuatan kembang api antara lain adalah magnesium, natrium, fransium,
litium, boron, kalium, kalsium dan berbagai oksidator.
Tetapi
bagaimana jika sebuah pabrik kembang api meledak dan menyebabkan beberapa
korban meninggal? Apakah orang-orang masih bisa berfikir bahwa kembang api
adalah sebuah hal yang menyenangkan?
Berikut
adalah yang terjadi sebuah ledakan pada pabrik yang berlokasi di Kompleks
Pergudangan 99, Jalan Salembaran Jaya, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Kamis (26/10/2017). Suara ledakan dan asap hitam itu berasal
dari pabrik mercon milik PT Panca Buana Cahaya Sukses yang dilalap si jago
merah.
Berdasarkan
keterangan sejumlah saksi, suara ledakan itu pertama kali terdengar pukul 09.00
WIB. Saat itu, saksi yang bernama Amri dan Ajud tengah bekerja memperbaiki mess
yang berjarak sekitar 20 meter dari pabrik mercon tersebut. Seusai mendengar
suara ledakan, kedua saksi melihat atap pabrik ambruk. Ambruknya atap pabrik
langsung disusul kobaran api yang langsung melahap bangunan yang terletak tak
jauh dari gedung SMP 1 Kosambi itu.
Satu
setengah jam setelah pabrik itu mulai terbakar, petugas pemadam kebakaran baru
tiba lokasi. Petugas pemadam kesulitan masuk ke dalam pabrik lantaran pintu
utama pabrik tersebut dalam keadaan terkunci. Komandan Petugas Pemadam
Kebakaran Tangerang, Darda Khadafi, mengungkapkan saat tiba di lokasi sekitar
pukul 10.30 WIB, mereka melihat tembok gudang sudah dijebol oleh warga.
Sementara, pintu tidak bisa dibuka.
“Waktu
kami datang, beberapa sudah diselamatkan oleh warga yang membobol tembok. Tidak
semua, yang lain terjebak di dalam,” kata Darda kepada KompasTV, Kamis.
Setelah
petugas pemadam masuk, mereka menemukan tumpukan orang di belakang gudang dalam
kondisi mengenaskan. Mereka terbakar dan sudah tidak bernyawa.
“Korban
ada di dalam bertumpuk, ada produksi, pintu gerbang dikunci, tidak ada akses
keluar,” kata Darda.
Darda
menduga, para korban lari ke belakang untuk menyelamatkan diri karena pintu
gerbang terkunci. Petugas pemadam baru bisa menjinakan kobaran api pada sekitar
pukul 12.00 WIB. Setelah dipastikan kondisi pabrik aman, petugas pemadam
bersama pihak kepolisian mengevakuasi korban dari dalam pabrik mercon itu.
Setidaknya, ditemukan 47 orang tewas dan 46 orang lainnya mengalami luka-luka
akibat peristiwa itu. Berdasarkan informasi polisi, pabrik tersebut memiliki
103 karyawan. Belum diketahui pasti dimana 10 orang karyawan lainnya.
Para
korban tewas langsung dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur guna
dilakukan proses identifikasi. Sementara korban selamat dilarikan ke RS BUN,
RSUD Tangerang dan RS Mitra Husada.
ANALISIS
Tragedi
yang menewaskan hingga 48 orang itu diyakini sebagai buah dari berbagai
pelanggaran aturan. Setidaknya, tercatat ada empat jenis pelanggaran yang
dilakukan.
1. Izin usaha
Bupati
Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan pabrik mercon milik PT Panca Buana
Cahaya Sukses itu memiliki izin lengkap mulai dari izin industri, izin
lingkungan, hingga izin mendirikan bangunan. Awalnya, pabrik itu beroperasi
dengan izin gudang. Lalu tahun 2015 sesuai permintaan pemiliknya, statusnya
ditingkatkan sebagai manufaktur. Tahun 2016, izin industrinya diterbitkan dan
tahun 2017 diperpanjang lagi sejak dua bulan lalu.
Meski
mengantongi izin, belakangan diketahui ada perizinan yang dilanggar.
Pelanggaran ini membuat izin pabrik dicabut oleh Pemkab Tangerang. “Izin usaha
industri dan di sana dijelaskan ditandatangani oleh direksi, pekerjanya jauh di
bawah 100 hanya 10 orang. Jadi proposal semuanya dengan luasan sedemikian rupa,
hanya 10 15 orang masih memungkinkan, tapi ketika kita tahu ada 100 orang
pekerja kemudian ada pelanggaran bangunan sudah pasti dicabut,” ucap Zaki,
Minggu (29/10/2017) malam.
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Penyelidikan
polisi dan kesaksikan dari korban selamat menguak awal mula kebakaran pada Kamis
pagi itu. Api berasal dari percikan yang muncul saat sebagian pekerja mengelas
asbes. Percikan itu diduga menyambar ke bahan-bahan baku kembang api dan
petasan banting yang mudah terbakar. Kobaran cepat api dan minimnya akses
keluar masuk juga dituding sebagai penyebab banyaknya korban meninggal,
kesulitan menyelamatkan diri.
Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengatakan dari segi konstruksi
bangunan sendiri, pabrik ini lebih mirip seperti gudang. Sarana, prasarana, dan
keselamatan kerjanya tidak memadai.
“Yang
terkait K3 ada beberapa SOP untuk penimbunan, penggunaan, kemudian produksi
bahan berbahaya ini SOP lebih tinggi, soal panas saja ada diatur sarana
prasarana yang baik untuk mengendalikan panas,” ujar Hanif ketika berkunjung ke
pabrik, Minggu (29/10/2017).
Dengan
jenis usaha berbahaya, sangat disayangkan tidak ada jalur evakuasi. Padahal,
titik dan jalur evakuasi penting bagi industri rentan bahaya seperti ini. “Ada
Peraturan Kapolri soal pengendalian bahan berbahaya, ada juga di undang-undang
yang mengatur K3,” kata Hanif
3. Mempekerjakan anak di bawah umur
Kesaksian
para korban selamat mengatakan banyak anak bekerja, dari usia 13 hingga 17
tahun. Mereka direkrut oleh mandor untuk kerja dengan upah harian.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak atau
mereka yang berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja pada pekerjaan yang
membahayakan bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Terhadap
fenomena ini, Hanif memastikan ada sanksi yang harus dijalani pengusahanya.
“Laporan baru ada dua orang anak kami temukan, itu pelanggaran,” ujar Hanif.
4. Tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Selain
berbohong soal jumlah pekerja, pemilik juga melakukan pelanggaran jaminan
sosial berupa perusahaan daftar sebagian (PDS). Dari 103 pekerja, hanya 27 yang
didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Ini pelanggaran hanya
mendaftarkan sebagian pekerja,” ujar Hanif. Tanpa BPJS Ketengakerjaan, pekerja
rentan dieksploitasi dan dilanggar hak-haknya. Mereka yang terdaftar, akan menerima
santunan sesuai aturan mengenai hak peserta BPJS. Sementara mereka yang
sebagian besar tidak terdaftar, akan tetap menerima santunan dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
Namun
Hanif menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menuntut agar pengusaha membayarkan
santunan sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan. “Dengan pemerintah membantu tidak
berarti melepaskan tanggung jawabnya. Saya enggak mau pakai
perjanjian-perjanjian, pokoknya dipenuhi kompensasi bagi pekerja,” ujarnya.
“Sanksinya kita akan lihat konstruksi hukum, tapi kalau menurut saya ini harus
dikasih sanksi seberat-beratnya. Ini korban besar,” ujar Hanif.
Sejauh
ini, polisi telah menetapkan sang pengusaha, Indra Liyono, sebagai tersangka.
Indra dijerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal
dan Pasal 74 juncto Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Andri Hartanto selaku direktur operasional pabrik, dan Subarna
Ega, selaku tukang las juga ditetapkan sebagai tersangka. Indra dan Andri dan Ega
dikenakan Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebakan Kematian dan Pasal
188 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kebakaran dengan ancaman hukuman
diatas lima tahun penjara. Andri sudah ditahan, sementara Ega masih dalam
pencarian, diduga meninggal.
KESIMPULAN
Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan
keuntungan dan pada dasarnya hal itu boleh saja dilakukan asal tidak merugikan
pihak mana pun dan tentu saja tetap pada jalur yang tetap. Disini perusahaan
seharusnya bersikap jujur dan mementingkan para pekerjanya. Maka hal di atas
mungkin saja bisa di cegah untuk terjadi. Karena perusahaan kembang api ini
pada awalnya sudah berbohong tentang jumlah pekerja yang dikataan ada 10 orang
ternyata memiliki 100 orang pekerja dan menyebabkan izin usaha dicabut. Dan
juga perusahaan sudah memperkerjakan anak di bawah umur yang seharusnya tidak
boleh dilakukan dan melanggar etika bisnis yang ada. Perusahaan juga tidak
memakai peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang baik. Dan lebih
parahnya lagi banyak para pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,
dari 103 pekerja, hanya 27 yang didaftarkan sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
Jadi, cara menyelesaikan masalah pada kasus di atas agar
tidak terulang di masa yang akan datang adalah jika kita ingin membuat suatu
perusahaan maka buatlah dengan sejujurnya agar bisnis lebih lancer untuk
dijalankan, dan juga kita harus lebih menghargai karyawan yang bekerja di
perusahaan dengan setidaknya mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan
membimbing mereka agar memahami peraturan tentang kesehatan dan keselamatan
kerja (K3).
DAFTAR
PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar